Wali Nanggroe temui Mendagri bahas masa depan dana otsus Aceh
Banda Aceh (cvtogel) – Pada hari Sabtu (12/7), Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta untuk mendiskusikan masa depan dana otonomi khusus dan strategi pembangunan Aceh.
“Pertemuan tersebut diadakan di rumah pribadi Mendagri di Jakarta, yang membahas mengenai dana otonomi khusus dan pembangunan Aceh,” jelas Zulfikar Idris, Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe, saat dihubungi dari Banda Aceh pada hari Minggu.
Dalam pertemuan ini, sejumlah isu penting dibahas, terutama mengenai arah pembangunan Aceh dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan daerah.
Tgk Malik menekankan bahwa dukungan dari pemerintah pusat sangat krusial untuk membangun Aceh, khususnya melalui Kemendagri.
Ia juga menyampaikan bahwa dana otonomi khusus yang telah diberikan dari 2008 hingga 2025 belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga pengawasannya perlu ditingkatkan.
“Kemendagri memiliki otoritas strategis untuk memastikan bahwa anggaran dalam APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) digunakan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” tambahnya.
Selanjutnya, pertemuan ini juga membahas pentingnya Lembaga Wali Nanggroe (LWN), yang didirikan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Lembaga ini berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Aceh dan memiliki otoritas adat yang independen, bukan sebagai lembaga politik atau pemerintahan.
“Lembaga ini membutuhkan dukungan, terutama dari segi finansial, untuk menjalankan tugasnya secara optimal, termasuk menjaga perdamaian Aceh setelah MoU Helsinki,” ungkap Tgk Malik Mahmud.
Menanggapi pernyataan tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengakui bahwa efektivitas dana otonomi khusus di Aceh belum mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memastikan pencapaian target-target pembangunan nasional dan daerah.
“Aceh adalah salah satu provinsi yang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Jika dana otonomi khusus tidak diperpanjang atau tidak dikelola dengan baik, pembangunan di Aceh bisa terpengaruh,” katanya.
Tito juga menyarankan agar Wali Nanggroe, gubernur, dan ketua DPR Aceh segera berkunjung ke presiden untuk membahas kelanjutan dana otonomi khusus serta arah pembangunan Aceh di masa depan.
Kemendagri menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Lembaga Wali Nanggroe dan merencanakan restrukturisasi beberapa lembaga keistimewaan di Aceh agar lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya.
