Menteri Haji Ingatkan Jajaran Cegah Risiko Kebocoran Dana Haji
Jakarta, 4 Oktober 2025 (cvtogel)— Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama mencegah potensi kebocoran dana haji.
Dalam arahannya, Gus Irfan menekankan bahwa setiap pegawai kementerian memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan dana jamaah haji dikelola dengan penuh kehati-hatian dan transparansi. “Satu persen saja bocor itu luar biasa. Satu persen dari Rp 20 triliun bisa mencapai Rp 200 miliar,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (3/10).
Potensi Kebocoran hingga Rp 5 Triliun
Gus Irfan mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan sementara, potensi kebocoran anggaran haji bisa mencapai sekitar Rp 5 triliun per tahun. Angka itu dihitung dari total perputaran dana haji yang mencapai Rp 17 – 20 triliun setiap tahunnya, dengan dugaan potensi kebocoran sebesar 20 – 30 persen.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin sekadar meminimalkan kebocoran, tetapi berupaya agar tidak ada satu rupiah pun yang hilang dari dana jamaah. “Kita harus pastikan nol kebocoran. Ini dana umat yang harus dijaga dengan penuh amanah,” tegasnya.
Langkah Pencegahan dan Pengawasan
Untuk mencegah risiko tersebut, Kementerian Haji akan memperkuat sistem pengawasan internal dan menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:
-
Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan haji.
-
Pelacakan integritas calon pejabat di lingkungan kementerian, di mana nama-nama yang diusulkan untuk jabatan strategis akan diserahkan kepada KPK untuk dilakukan pemeriksaan rekam jejak.
-
Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan guna memperkuat sistem deteksi dini terhadap indikasi penyimpangan dana.
-
Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan, mulai dari perencanaan biaya hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
“Kita ingin KPK dan aparat hukum mendampingi dari awal agar tidak ada peluang penyimpangan. Semua harus terbuka dan akuntabel,” ujar Gus Irfan.
Menjaga Kepercayaan Publik
Menteri Haji juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji. Menurutnya, penyelenggaraan haji bukan hanya urusan teknis keberangkatan, melainkan amanah besar yang menyangkut dana dan ibadah jutaan umat.
“Kalau dana haji dikelola dengan bersih dan efisien, bukan tidak mungkin biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) juga bisa ditekan. Jadi, manfaatnya langsung dirasakan jamaah,” katanya.
Penutup
Langkah Kementerian Haji dan Umrah ini diharapkan menjadi titik awal reformasi tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan sinergi bersama KPK dan aparat penegak hukum, pemerintah menargetkan pelaksanaan haji ke depan berlangsung lebih efisien dan berintegritas tinggi.
