KPK pertimbangkan banyak aspek sebelum larang tahanan pakai masker
Jakarta (cvtogel) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa mereka mempertimbangkan berbagai hal sebelum melarang tahanan memakai masker atau menutup wajah saat diperlihatkan kepada umum.
“Pastinya, kami harus memikirkan hak asasi manusia serta prinsip praduga tak bersalah,” terang Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Selasa.
Di sisi lain, Budi menyampaikan bahwa KPK menghargai masyarakat yang memberikan masukan agar para tahanan tidak menyembunyikan identitas mereka di depan publik.
“Ini tentu merupakan langkah positif untuk perbaikan proses pemeriksaan di KPK karena sebelumnya belum ada aturan yang jelas,” ucapnya.
Untuk itu, ia menyatakan bahwa usulan tersebut sedang dalam pembahasan di dalam tubuh KPK.
“Dengan ini, kami bisa membuat aturan lebih rinci terkait proses pemeriksaan, termasuk penggunaan atribut oleh para tersangka yang akan diperiksa,” tambahnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa KPK belum dapat memberikan informasi mengenai berapa lama waktu yang diperlukan untuk menelaah dan mengambil keputusan terkait masalah ini.
“Kami akan memberi informasi terbaru nanti ya, karena kami mempertimbangkan banyak hal,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melihat bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP bisa mengatur larangan bagi tahanan untuk memakai masker atau penutup wajah.
“Saat ini, RUU KUHAP sedang dibahas di DPR. Nah, mungkin hal ini bisa ditambahkan dalam KUHAP,” jelas Tanak dalam pernyataan di Jakarta, hari Jumat.
Oleh karena itu, ia mengajak media untuk menyampaikan usulan tersebut kepada masyarakat agar dapat diteruskan kepada Komisi III DPR RI.
“Teman-teman media, sampaikan kepada publik agar mereka dapat memberikan masukan kepada DPR untuk mengubah peraturan ini, yaitu apabila seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ditangkap dan ditahan, kemudian perlu dipublikasikan, maka mereka harus diperlihatkan agar merasa malu, dan ini perlu diatur dalam undang-undang,” tuturnya.
