KP2MI Ajak Kementerian Perluas Program Vokasi untuk Calon Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, 8 Oktober 2025 (cvtogel login)— Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus memperkuat sinergi lintas kementerian untuk memperluas akses pendidikan vokasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Langkah ini diambil guna meningkatkan kompetensi, daya saing, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyatakan bahwa penguatan vokasi menjadi kunci dalam mencetak pekerja migran yang profesional dan siap bersaing di luar negeri. “Kita tidak bisa hanya mengirim tenaga kerja, tetapi harus mengirim SDM unggul yang berkompetensi dan terlindungi. Untuk itu, perlu ada kolaborasi lintas kementerian,” ujar Benny.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Sejumlah kementerian telah digandeng BP2MI dalam pengembangan program vokasi, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan UKM.
Kolaborasi tersebut mencakup penyelarasan kurikulum vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan negara tujuan, hingga sertifikasi kompetensi yang diakui secara internasional. Program ini juga melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai daerah dan sekolah vokasi sebagai pusat pelatihan terpadu.
Salah satu langkah konkret adalah rencana pembangunan Sekolah Vokasi Terpadu di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang difokuskan pada pelatihan bahasa, keterampilan teknis, dan etos kerja sesuai kebutuhan industri luar negeri.
Menyiapkan SDM Siap Bersaing Global
Kemenaker bersama BP2MI juga berkomitmen menciptakan ekosistem migrasi aman dan tenaga kerja berdaya saing global. Melalui nota kesepahaman bersama, kedua lembaga sepakat memperkuat sinergi antara pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pekerja migran agar proses migrasi berjalan aman, legal, dan menguntungkan bagi para pekerja.
“Program vokasi bukan hanya tentang pelatihan teknis, tetapi juga membangun mental, etika, dan kesadaran hukum bagi CPMI. Kita ingin pekerja migran Indonesia dikenal profesional dan terlindungi,” kata Benny.
Tantangan Implementasi
Meski kerja sama ini mendapat dukungan luas, BP2MI mencatat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya adalah kesesuaian standar pelatihan dengan kebutuhan negara tujuan, keterbatasan fasilitas lembaga vokasi di daerah, serta minimnya pembiayaan dan sosialisasi di wilayah terpencil.
Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu untuk memastikan lulusan vokasi benar-benar siap kerja dan mendapatkan penempatan yang layak.
Dorongan untuk Akselerasi
BP2MI berharap seluruh kementerian dan pemerintah daerah dapat memperkuat komitmen dalam menjalankan program vokasi ini. Melalui pemetaan kebutuhan keterampilan global, penguatan BLK daerah, dan pelibatan industri, diharapkan Indonesia dapat melahirkan lebih banyak tenaga kerja migran profesional.
“Pekerja migran adalah duta bangsa. Kita harus pastikan mereka memiliki keterampilan, sertifikat, dan martabat tinggi saat bekerja di luar negeri,” tutup Benny.
