Ekonom ingatkan pejabat DK LPS tak boleh rangkap jabatan
Jakarta (cvtogel) – Achmad Maruf, seorang pengamat ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Mengingatkan bahwa pejabat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) tidak seharusnya menjabat di posisi lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai LPS, serta ketentuan yang tetap berlaku dalam UU P2SK.
Dalam sebuah pernyataan tertulis di Jakarta pada hari Senin, Maruf menginginkan agar para calon DK LPS yang masih memegang jabatan lainnya harus mengundurkan diri jika ingin melanjutkan ke tahapan seleksi.
“Pelaksanaan pemilihan DK LPS harus mematuhi UU LPS yang ada; semua aturan yang berlaku harus dihormati,” ucap Maruf.
Ia mengacu pada Pasal 66 ayat (2) dari UU 24/2004, yang menyatakan bahwa anggota DK LPS harus menjalankan tugas mereka secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan memiliki jabatan eksekutif lain, kecuali dalam tugas resmi atau kegiatan sosial.
Selain itu, Pasal 67 huruf (i) menegaskan bahwa calon anggota DK LPS tidak boleh memiliki posisi sebagai konsultan, pegawai, pengurus, atau pemilik bank dan perusahaan asuransi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Semoga pimpinan LPS bisa terus menjaga lembaga ini sebagai penjamin simpanan yang kredibel dan independen sesuai dengan mandat undang-undang,” tambahnya.
Di sisi lain, Wasiaturrahma, guru besar ekonomi moneter dan perbankan di Universitas Airlangga (Unair), juga menegaskan bahwa pejabat pelayanan publik dilarang merangkap posisi sebagai komisaris atau pengurus dalam organisasi bisnis.
Hal ini diperlukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Dalam keadaan ini, satu pejabat bertindak sebagai pengawas yang melakukan regulasi dan pada saat yang sama juga menjadi bagian dari industri yang sedang diawasi.
Oleh karena itu, ia mendorong para calon DK yang berasal dari industri dan tertarik untuk menduduki posisi di regulator untuk terlebih dahulu mundur dari posisi mereka di industri.
