KPU Batalkan Aturan Dokumen Capres, Isu Mahfud MD Masuk Kabinet Menguat
Jakarta (CVTOGEL) – Suasana politik nasional kembali ramai kemarin. Dua isu besar mencuat: pembatalan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dokumen syarat calon presiden dan calon wakil presiden, serta kabar masuknya Mahfud MD ke kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Aturan Dokumen Capres Dibatalakan
KPU RI resmi membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan 16 dokumen pendaftaran capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan. Artinya, dokumen-dokumen seperti ijazah, surat keterangan kesehatan, hingga harta kekayaan, yang sebelumnya dianggap tertutup, tidak lagi otomatis dikunci dari akses publik.
Ketua KPU Afifuddin menegaskan pembatalan dilakukan secara kelembagaan setelah muncul kritik dari publik dan masukan dari Komisi Informasi Pusat. “Kami menyadari pentingnya prinsip keterbukaan informasi, tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi,” ujarnya.
Langkah ini dinilai meredakan polemik yang sempat berkembang, karena banyak pihak menilai aturan sebelumnya bertentangan dengan semangat transparansi pemilu.
Isu Mahfud MD Masuk Kabinet
Di sisi lain, dinamika politik kabinet Presiden Prabowo juga menyita perhatian. Dua kursi menteri kosong pasca-reshuffle 8 September 2025, yakni Menko Polhukam dan Menpora, dikabarkan segera diisi. Presiden dijadwalkan melantik pejabat baru pada Selasa, 17 September 2025.
Nama Mahfud MD, mantan Menko Polhukam sekaligus mantan cawapres pada Pilpres 2024, disebut-sebut kuat kembali masuk ke kabinet untuk menempati pos Menko Polhukam. Meski demikian, hingga kemarin belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana. Kepala Bappisus, Aris Marsudiyanto, hanya menegaskan bahwa pengisian menteri merupakan prerogatif presiden.
Sementara itu, suasana di kediaman Mahfud di Jakarta tampak normal tanpa aktivitas persiapan khusus, meski isu pelantikannya semakin kencang berembus.
Dinamika Politik Terus Bergulir
Pembatalan aturan KPU sekaligus spekulasi masuknya Mahfud MD ke kabinet menunjukkan bahwa dinamika politik nasional terus bergerak cepat. Publik kini menunggu langkah resmi Presiden Prabowo dalam melengkapi susunan kabinetnya, sekaligus memastikan keterbukaan dokumen capres-cawapres tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
